Dana BOS Tak Kunjung Cair, PGRI Buol Bereaksi

Ketua PGRI d ruang Kasubag Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Disdikbud Kabupaten Buol, Warlin Derek guna menanyakan soal perkembangan Dana BOS yang belum cair, Kamis (22/8/2019). FOTO ; MOH SYARIF M JOESOEF

BUOL, UTARA POST – Tahun 2019 bisa jadi, menjadi kisah kelam bagi dunia pendidikan di Kabupaten Buol. Penyebabnya hampir delapan bulan sudah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tak kunjung cair. Kepala Sekolah (Kepsek) terpaksa berhutang ke rentenir.

Prihatin atas nasib sekolah, pengurus organisasi Persatuan Guru Republik Indoensia (PGRI) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) bereaksi dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Buol.

Muat Lebih

Kedatangan Ketua PGRI Buol, Muhmmad A. Singara ke Dinas Dikbud setempat, terpantau kamera wartawan. Pantauan utarapost.co.id, terlihat Ketua PGRI selama berada di Disdikbud, berkoordinasi dengan bidang yang menangani dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Ketua PGRI Buol, Muhammad A. Singara saat dikonfirmasi mengaku, kehadirannya di Disdikbud untuk kepentingan koordinasi terkait persoalan dana BOS.

Dari hasil koordinasi tersebut kata Singara, yang perlu diketahui publik terkait romur dana BOS tak kunjung cair faktor administrasi yang lambat dan belum memenuhi syarat secara teknis.

“Dinas menyampaikan sementara dalam proses, keterlambatan pembayaran karena beberapa persyaratan pengajuan sebagian sekolah secara administrasi belum memenuhi syarat, yang sekarang dalam tahap verifikasi karena sekolah lambat memasukan pengajuan,”terang Singara.

Keterangan lain yang diperoleh dari Disdikbud kata Singara, terkait pemeriksaan Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi BPK, berdasarkan aturan teknis pencairan dana BOS penundaan pembayaran dapat dilakukan jika terdapat masalah penggunaan.

“Tapi Kepala Dinas tidak menunggu itu karena sudah terlambat, Kadis berinisiatif menyurat sekolah agar segera mengajukan RKAS. Tapi seperti yang disampaikan Dinas ke saya, banyak sekolah administrasi belum lengkap dan ada yang lambat memasukan,”terangnya.

Surat tertanggal 6 Agustus itu lanjut Singara, perihal permintaan LPJ BOS reguler bulan Januari-Juli 2019 dan RKAS Silpa tahun anggaran 2019 serta RKAS BOS reguler tahun anggaran 2018.

Sehubungan perihal isi surat tersebut, pihak sekolah diminta segera menyampaikan LPJ belanja dana BOS dengan menyertakan soft copy asli BKU Januari-Juli. Soft copy buku kas tunai bulan Januari-Juli. Soft copy buku pembantu pajak (utang pajak 2018) beserta bukti.

Berikutnya, soft copy buku pembantu bank Januari-Juli dan copy laporan realisasi anggaran BOS reguler TW IV 2018 serta rekening koran bulan Januari-Juli 2019.

“Tapi kemudian proses dan mekanisme pencairan dana BOS secara administrasi masih banyak sekolah belum terpenuhi. Selain sembilan sekolah yang saya terima informasi tadi yang baru memenuhi syarat ini,”terangnya.

Menyinggung soal PGRI yang baru bereaksi setelah persoalan dana BOS mencuat ke public sebut Singara, sikap PGRI sejak bulan Juli sudah melakukan upaya dengan mendorong pihak Dinas agar sedapat mungkin merealisasikan secepatnya.

Itu dilakukan PGRI sebagai organisasi perjuangan profesi guru, mengingat saat sekolah SD dan SMP menjadikan dana BOS satu-satunya sebagai sumber dana operasional. Namun juga tidak meninggalkan prosedur dan mekanisme pencairan dana Bos.

“Bahwa PGRI Kabupaten Buol sebagai organisasi perjuangan hanya sebatas memperjuangkan, sebab masih banyak anggota atau guru berpikir, ketika PGRI mengajukan usul ke pemerintah harus berhasil, padahal PGRI bukanlah penentu kebijakan, bukan pengambil keputusan,”tandasnya.*

Reporter : Moh Syarif M Joesoef