Kabupaten Buol dan Banggai Dapat Penghargaan UHC JKN-KIS Award 2018

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo saat memberikan Penghargaan Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHCJKN-KIS) Award 2018, yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayotan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). FOTO : IST
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo saat memberikan Penghargaan Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHCJKN-KIS) Award 2018, yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayotan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). FOTO : IST

JAKARTA, UTARA POST – Dua Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah  yakni Pemerintah Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHCJKN-KIS)  Award 2018, yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, menerima penghargaan Universal Health  Coverage (UHC) yakni penghargaan atas partisipasi masyarakat di wilayahnya dalam keikut sertaan JKN dan KIS BPJS Kesehatan.

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo saat memberikan Penghargaan Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHCJKN-KIS) Award 2018, yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayotan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). FOTO : IST
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo saat memberikan Penghargaan Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHCJKN-KIS) Award 2018, yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayotan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). FOTO : IST

Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf dan Bupati Kabupaten Banggai Ir. H. Herwin Yatim, yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendahgri) , Tjahjo Kumolo mewakili Pemerintah Pusat.

Dalam ajang penganugerahan UHC Award 2018 itu, Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf disebut sebagai salah satu Kepala Daerah di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualias hidup masyarakat pada sektor kesehatan. Sementara secara nasional Pemerintah Pusat merencanakan progam realisasi berobat gratis bagi seluruh masyarakat pada 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri  Tjahjo mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota. Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN. Selain itu juga memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama Fachmi Idris mengemukakan, kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Selamat dan sukses kepada Pak Bupati Buol atas penghargaan Universal Health Coverage yakni penghargaan atas partisipasi masyarakat di wilayahnya dalam keikut sertaan JKN dan KIS BPJS Kesehatan” – Direktur  Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Ia berharap mereka menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

Pihaknya juga berharap apa yang dilakukan para kepala daerah juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud, ujar Fachmi.

Bupati Buol Amirudin Rauf menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas upaya dan konsistensinya dalam menjalankan program JKN-KIS guna mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buol.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas upaya dan konsistensinya dalam menjalankan program JKN-KIS guna mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buol,” –  Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf
———-

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Palu terkait Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi 97,45 persen penduduknya.

“Dengan angka cakupan sebesar itu, Kabupaten Buol menjadi daerah kedua di Sulteng setelah Kabupaten Banggai yang mencapai cakupan menyeluruh atau Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Hartati Rachim yang dihubungi di Palu, baru-baru ini.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Bupati Buol Amiruddin Rauf dan Kacab BPJS Kesehatan Palu Hatati Rachim di Buol pada Kamis (25/1) lalu.

Sesuai dengan komitmen Pemerintah Daerah Buol, sebanyak 127.176 jiwa dari jumlah penduduk 130.504 jiwa atau sebesar 97,45 persen kini menjadi peserta BPJS Kesehatan dimana iuran sebagian peserta dibayarkan oleh pemda setempat.

“Pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) ini merupakan bukti konkrit komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan penduduknya,” ujar Hartati.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan pada 2019 nanti, seluruh penduduk Indonesia sudah terlindungi jaminan sosial kesehatan, sedangkan di Sulteng, dari 13 kabupaten dan kota, baru dua kabupaten yang mencapai UHC yakni Banggai dan Buol.

Bupati Buol Amirudin Rauf juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas upaya dan konsistensinya dalam menjalankan program JKN-KIS guna mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia.

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95 persen dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres ini juga menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

Berbagai upaya juga telah dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Palu guna terwujudnya program pemerintah tersebut di antaranya optimalisasi integrasi Jamkesda dalam Program JKN-KIS, mengadvokasi pemerintah daerah untuk dibuatkan kebijakan dan regulasi.

Juga menambahkan syarat sebagai peserta JKN-KIS dalam pelayanan publik, memberikan imbauan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan seluruh penduduk terlindungi dalam Program JKN-KIS, dan melakukan mapping Penduduk yang belum memiliki Program JKN-KIS.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan Cabang Palu telah melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang berada di Kabupaten Buol yaitu 11 Puskesmas, 2 klinik pratama, 2 fasilitas kesehatan milik Polri, RSUD Mokoyurli Buol, Instalasi Farmasi RSUD Mokoyurli Buol dan Optik Dasta.

“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol atas dukungannya sehingga penduduk Kabupaten Buol dapat diintegrasikan ke program JKN-KIS, semoga menjadi pelopor bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sulteng,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Hartati Rachim. */RHM/ANT/GTR

”benner