Anggota DPRD Berang Kadis Ngotot Tinggalkan RDP

Rapat Dengar Pendapat (RPD) berlangsung diruang utama gedung DPRD Buol, Rabu (04/03/2020). Agenda rapat membahas kisruh pendidikan pasca demo guru beberapa waktu lalu. (FOTO : Moh Syarif M. Joesoef/UP).

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – DPRD Kabupaten Buol, menolak permohonan pamit Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Buol Kasim Rauf, yang ingin meninggalkan ruangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sedang berlangsung bersama DPRD dan para guru, Rabu (04/03/2020).

Usai menanggapi aspirasi dan tuntutan masa guru, Kadis Dikbud Kasim Rauf, Memohon izin kepada seluruh peserta RDP dengan alasan akan segera berangkat ke Manado untuk menghadiri kegiatan budaya, sehingga tidak dapat mengikuti rapat hingga selesai.

Muat Lebih

“Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena hari ini saya harus ke Manado menghadiri kegiatan budaya dan tidak bisa diwakili. Untuk RDP selanjutnya ada pak Sekertaris dan Kepala Bidang,”kata Kasim, sembari berpamitan.

Sikap Kadis Dikbud itupun langsung menuai reaksi dari anggota DPRD yang hadir, diantaranya Wakil Ketua Komisi I, Risnawati Saleh, yang meminta agar Kadis tidak meninggalkan rapat.  

Anggota DPRD dari fraksi PDI-P itu menyatakan, Kepala dinas sebagai penentu pengambilan keputusan untuk menyepakati hasil RDP nantinya dan tidak bisa diwakili, sekalipun Sekertaris apalagi pejabat teknis seperti Kepala Bidang.

“Kadis adalah penanggangjawab lembaga tanpa Kadis bidang teknis (Kabid) tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimana kita memutuskan menjawab tuntutan teman-teman guru. Olehnya atas nama lembaga DPRD harus ada pak Kadis dalam pengambilan keputusan,”terang Risnawati, menjawab pamitan Kadis.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Buol, Fraksi PDI-P, Risnawati Saleh.

Seakan tak mengindahkan permintaan anggota DPRD Kadis tetap bersikeras dan bergegas meninggalkan ruang rapat.  

Dengan sikap Kadis tersebut, Risnawati pun meminta kepada pimpinan rapat agar RDP diskorsing dan dilanjutkan sekembalinya Kadis dari Manado.

Sementara itu, RDP digelar menindaklanjuti tuntutan aksi guru PGRI soal permasalahan di Dinas Dikbud mengenai kisru dunia pendidikan di Buol. RDP membahas sejumlah kebijakan Disdikbud yang dinilai mengganggu kenyamanan tugas dan kewajiban para tenaga pendidik.

Kebijakan Disdikbud tersebut mulai dari soal mutasi, seleksi rekrutmen guru honorer, dana BOS, sidak, pemberian sanksi disiplin kepada guru hingga soal peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas bersangkutan.

RDP yang berlangsung diruang rapat utama gedung DPRD Buol dipimpin langsung Ketua DPRD Srikandi Batalipu, dan Wakil Ketua Ahmad Takuloe, serta dihadiri Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III beserta sejumlah anggota masing-masing komisi.

RDP turut pula dihadiri, Kadis Dikbud, Sekertaris Dikbud beserta jajaran bidang teknis. Ketua PGRI Buol Muhamad A Singara, Sekertaris PGRI Yudit Tarakuku, Wakil Ketua PGRI provinsi Sulteng Edi Akas dan puluhan guru anggota PGRI.

Reporter : Moh Syarif M Joeseof