APBD Sulteng Meningkat untuk Kepentingan Masyarakat

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengapresiasi postur dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang mengambarkan adanya peningkatan alokasi untuk belanja yang terkait kepentingan langsung masyarakat.

“Selain itu APBD sudah dapat mengurangi dengan signifikan belanja perjalanan dinas dan belanja operasional kantor,” kata gubernur saat memimpin rapat tertutup evaluasi anggaran seperti ditulis dalam rilis Humas Pemprov di Palu, Selasa.

Menurut gubernur, Pemprov Sulteng sudah melaksanakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemberian honorarium kegiatan yang diganti dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan, berdasarkan kinerja kepada aparatur sipil negara (ASN) dan perbaikan tambahan penghasilan ASN untuk tahun-tahun berikutnya.

Gubernur Longki juga mengingatkan kepada kepala-kepala OPD agar terus melakukan langkah-langkah yang baik agar realisasi anggaran dapat mengalami perbaikan, karena alokasi anggaran saat ini cukup besar dialokasikan untuk belanja modal, yang sifatnya fisik untuk kebutuhan masyarakat.

Struktur APBD Sulteng tahun 2018 sebesar Rp3,823 triliun, dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp2,225 triliun atau 58,20 persen, dan belanja langsung sebesar Rp1,597 triliun atau 41,77 persen.

Dari Rp2,225 triliun alokasi belanja tidak langsung terbagi dalam Rp1,340 triliun belanja pegawai dan Rp885 miliar belanja non pegawai. Kemudian dari Rp1,597 triliun belanja langsung terbagi dalam Rp115 miliar belanja pegawai dan Rp1,482 triliun belanja non pegawai dengan rincian Rp931 miliar belanja barang dan jasa dan Rp550 miliar belanja modal.

Jika dibandingkan dengan APBD Sulteng tahun 2017 sebesar Rp3,587 triliun, dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp2,252 triliun atau 62,78 persen, dan belanja langsung sebesar Rp1,335 triliun atau 37,22 persen.

Besarnya belanja tidak langsung Rp3,587 triliun terbagi atas belanja pegawai Rp1,277 triliuan dan belanja nonpegawai Rp974,59 miliar.

Sementara belanja langsung sebesar Rp1,335 triliun terbagi atas pegawai Rp117,60 miliar dan belanja non pegawai Rp1,217 triliun terdiri atas belanja modal Rp479,62 miliar dan belanja barang/jasa Rp738,13 miliar.

Terkait realisasi APBD, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pembangunan Saiful Anwar Hasibuan melaporkan bahwa selama hingga Februari 2018, realisasi APBD baru sekitar 3,8 persen.

Ini disebabkan oleh terjadinya penyesuaian tugas di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan bantuan bagi hasil kepada kabupaten dan kota belum dapat direalisasikan serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum ditransfer dari pusat ke rekening pemda. (ANTARA)