Buol Masih Kekurangan 1.300 Guru

Aksi ratusan guru tuntut perbaikan kebijakan tata kelolah pendidikan di Kabupaten Buol, Senin pekan lalu. (FOTO : Moh Syarif M Joesoef/UP)

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis Dikbud), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, masih mengalami kekurangan tenaga pengajar, sebanyak 1300 guru. Sementara disisi lain terjadi penumpukan guru disejumlah sekolah-sekolah.

Hal itu diungkapkan Kadis Dikbud Buol, Moh Kasim, saat menjawab penyampaian tuntutan guru PGRI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang sidang utama gedung DPRD Buol, Rabu kemarin.

Muat Lebih

Kasim memaparkan, dari jumlah kebutuhan guru kurang lebih 2000 yang baru terpenuhi berkisar 700 guru dan menelan anggaran APBD senilai Rp.11 miliar.

“Karena itu saya berpikir persoalan guru tidak bisa kita bicara selanjutnya kalau kita tidak penuhi dulu guru,”kata Kasim.

Dalam penjelasannya Kadis Dikbud juga memaparkan sejumlah kebijakan yang disoal guru PGRI. Diantaranya, mutasi baik kepada guru maupun Kepsek dilakukan berdasarkan amanat Permendikbud nomor 6 tahun 2018.

Sedangkan mutasi guru dilakukan untuk memenuhi sekolah-sekolah yang kekurangan sebab ada sekolah yang justru tenaga pengajar melebihi kebutuhan sekolah.

“Restribusi guru kita lakukan untuk mendistribusikan guru-guru untuk memenuhi sekolah yang masih kekurangan guru,”ujarnya.

Lanjut Kasim, menuturkan berkaitan hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) atas merosotnya mutu pendidikan di Buol, karena dua hal yaitu pihak sekolah tidak dilaksanakan pendidikan efektif dan tidak melaksanakan pendidikan karakter.

“Berdasarkan hasil audit BPK kita melakukan pembenahan sistem sekolah yang tidak jalan, salah satu melaksanakan evaluasi kepala sekolah yang tidak melaksanakan supervisi,”ungkapnya.

Kasim menambahkan, sedangkan pengambil alihan seleksi rekrutmen guru honorer oleh Dinas tujuan untuk pemerataan penyebaran guru di sekolah-sekolah.

Dasar lainnya adalah selama ini proses yang dilaksanakan sekolah diketahui ada guru setelah terangkat mintah pindah ke sekolah lain yang notabene sekolah yang gurunya sudah kelebihan.

“Seleksi guru honorer ditarik oleh Dinas karena pertimbangan pengalaman teman-teman pejabat banyak guru honorer terangkat setelah ditempatkan dia minta pindah,”terang Kasim.

Sementara itu, RDP digelar menindaklanjuti tuntutan aksi guru PGRI soal permasalahan di Dinas Dikbud mengenai kisru dunia pendidikan di Buol.

RDP yang berlangsung diruang rapat utama gedung DPRD Buol dipimpin langsung Ketua DPRD Srikandi Batalipu, dan Wakil Ketua Ahmad Takuloe, serta dihadiri Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III beserta sejumlah anggota masing-masing komisi.

RDP turut pula dihadiri, Kadis Dikbud, Sekertaris Dikbud beserta jajaran bidang teknis. Ketua PGRI Buol Muhamad A Singara, Sekertaris PGRI Yudit Tarakuku, Wakil Ketua PGRI provinsi Sulteng Edi Akas dan puluhan guru anggota PGRI.

Reporter : Moh Syarif M Joeseof