Bupati Angkat Bicara Terkait Kisruh Pendidikan di Buol

Bupati Kabupaten Buol, Amirudin Rauf, saat wawancara dengan dengan utarapost.coi.id di kediamannya, jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Tolitoli. (FOTO : Ricky Muda/UP)

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Bupati Buol, Amirudin Rauf akhirnya angkat bicara terkait kisruh Pendidikan yang terjadi di daerah itu. Menyusul aksi unjuk rasa ratusan guru protes dengan sejumlah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang dinilai amburadul.

Kepada utarapost.co.id, Amirudin Rauf memberikan penjelasan secara detail terkait sejumlah masalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Muat Lebih

Mengawali penjelasannya, melalui pesan WhatsApp kepada utarapost.co.id, Minggu malam (01/03/2020). Bupati tak menampik banyaknya persoalan di Dinas Dikbud terkait realisasi dana BOS karena faktor minimnya SDM yang berujung amburadulnya sistem manajemen.

“Persoalan yang terjadi di Dinas Pendidikan adalah masalah kronis yang sudah bertumpuk tumpuk diantaranya karena faktor SDM. Hal ini menyebabkan hampir setiap tahun terdapat temuan hasil audit BPK,”ungkap Amirudin.

Contohnya tahun 2016, kata Bupati terdapat temuan terhadap proses pencairan dana Bos. Hasil temuan tersebut dimana dana Bos yang mekanisme pencairannya seharusnya menggunakan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) tidak dilaklasanakan.

SP2B diterbitkan setelah belanja yang dilakukan sekolah diverifikasi oleh tim dana BOS di Dinas Dikbud sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi itu tidak dilakukan manager dana BOS ditambah lagi kelalaian Kadis yang tidak melakukan pengawasan.

“Perbuatan oknum pejabat yang diberi tugas serta kelalaian Kadis mengawasi mengharuskan mereka diberi sanksi setelah melewati pemeriksaan khusus oleh inspektorat ( Pensus ),”tegas Bupati.

Sebut Bupati, hal lain yang menjadi dasar Kadis dicopot dari jabatannya karena memindahkan rekening ke Bank lain yang bukan menjadi kewenangannya. Itu hanya boleh dilakukan pimpinan daerah.

Akibat mekanisme yang tidak dilaksanakan mengharuskan inspektorat melakukan verifikasi terhadap hampir semua sekolah dan prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang.

Penyebab lain lambatnya pencairan dana BOS karena Sekolah lambat memasukkan realisasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS.

“Juga hal lain karena transfer dari propinsi yang terlambat. (Berkaitan dengan pencopotan pejabat bila ingin mengetahui lebih lanjut bisa menghubungi inspektorat terhadap hasil pensus yang tentu saja tdk bisa semua dipublis),”sambung Bupati.

Dalam penjelasannya Bupati juga membeberkan hasil audit BPK terkait kinerja penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buol. Dimana dinas Dikbud Buol tidak melaksanakan Pendidikan Karakter serta penerapan kurikulum yang telah diwajibkan.

Bupati menambahkan, atas temuan tersebut pihak Dikbud diinstruksikan segera membentuk tim dan langsung ditindaklanjuti Kadis Dikbud dengan membentuk tim monitoring, evaluasi termasuk melakukan sidak.

Hasil kerja tim tersebut kemudian dikumpulkan selanjutnya didiskusikan. Kesimpulan diskusi ditemukan sejumlah fakta adanya oknum guru yang indispliner dalam melaksanakan tugas KBM baik menyangkut waktu memulai jam belajar maupun pelaksanaan jam jam belajar.

“Keadaan ini terjadi karena pengaturan dan pengawasan kepala sekolah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tentu saja terhadap perbuatan oknum kepala sekolah dan oknum guru yg demikian harus diberi tindakan demi perbaikan mutu pendidikan,”jelas Bupati.

Lanjut Bupati menuturkan, berkaitan soal pelaksanaan mutasi Kepsek dilakukan berdasarkan Permendikbud. Jabatan Kepsek diwajibkan sarjana. Kepsek yang bukan sarjana tidak dibenarkan menandatangani ijazah termasuk proses pencairan dana BOS.

Terakhir tegas Bupati, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan pembenahan penunjang, mulai sarana prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan hingga penegakkan disiplin terhadap guru yang belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,

Juga pembersihan dari oknum oknum yang berniat kurang baik atau lalai dalam melaksanakan tugas. Tentu saja tindakan ini dilakukan secara terukur, obyektif dan mengacu pada peraturan yang ada,” tandasnya.*

Reporter : Moh Syarif M Joesoef