DPRD Morowali Persoalkan Pemberian Izin Vila Pulau Paku

Pembangunan vila Pulau Paku, Kabupaten Morowali yang di persoalkan oleh pihak DPRD setempat. (FOTO : ADI)

Laporan : Adi

MOROWALI, UTARAPOST.CO.ID – Soal izin pendirian bangunan Vila di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, yang kini jadi polemik karena diduga tidak mengantongi izin. DPRD Morowali kemudian mempertanyakan dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dinas terkait.

Muat Lebih

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Morowali, Asgar Ali kepada wartawan disela-sela peninjauan lapangan pembangunan vila di Desa Paku, Selasa kemarin.

“Terkait pembangunan Villa ini, kita akan lakukan RDP dan untuk izin prinsip dari Dinas Perikanan yang menjadi dasar pembangunan Villa, dan soal IMB akan memanggil kepala Dinas PMPTSP,”sebut Asgar Ali.

Rapat Dengar Pendapat kata dia, untuk mempertanyakan dasar diterbitkannya izin yang telah dikantongi pihak pengelola vila Pulau Paku.

Dugaan vila Pulau Paku tak miliki izin, kali pertama mencuat terungkap dalam penyampaian Ketua DPRD Morowali, Kuswandi pada rapat paripurna laporan hasil pelaksanaan reses masa sidang II tahun 2020 diwilayah itu.

Dugaan tersebut, diperkuat oleh pengakuan Kabid Perizinan DPM-PTSP, Sarwin menjawab pertayaan wartawan melalui WhatsApp bahwa terkait hal dimaksud tidak ada termasuk RTRW dan IMB.

“Saya sudah cek juga tidak ada masuk. Saya cek dulu, sepertinya belum ada,”tulis Sarwin, liwat pesan Whatsapp, Jum’at (14/02/2020).

Ditemui diruang kerjanya, Kadis PUPRD Morowali Rustam Sabalio, mengaku hingga kini RTRW masih dalam tahap penyusunan dan diperkirakan rampung bulan Maret mendatang.

“RTRW lagi sementara disusun, insya allah awal bulan Maret baru ada, sebab kita juga akan melakukan sosialisasi dan akan dikordinasikan dengan semua pihak terkait, mengenai persoalan Villa saya sudah ke DPRD untuk membahasnya,”

Belakangan, pihak pengelola vila diketahui telah mengantogi rekomendasi penyediaan akomodasi dan rumah singgah dengan nomor surat 523/11/DPD/XII/2019, dari Dinas Perikanan Daerah l tertanggal 04 Desember 2019.

Rekomendasi lainnya juga telah dimiliki pengelola dari Dinas PUPRD, nomor 650/477/Red-RTRWK/DPUPRD/XI/2019, tertanggal 31 Desember 2019, beserta lampiran akta Notaris Perusahaan CV Paku Budi Permai.

Sekaligus surat rekomendasi kelayakan dari Dinas PUPRD, tembusan ke Bupati, Ketua DPRD, Dinas PUPR, Dinas PM-PTSP dan Dinas Lingkungan Hidup.

Terhadap kepemilikan dokumen izin pendirian vila Pulau Paku oleh pihak pengelolah itupun menuai polemik publik di Kabupaten Morowali. Atas dasar pengakuan pihak pengelolah DPRD mengagendakan RDP bersama Dinas Terkait.*

”benner