Jaksa Tahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Masjid Raya Buol

Proyek Pembangunan Masjid Raya Buol yang terus dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap V (Kiri). Plh Kasi Pidsus Kejari Buol, Noviar Rizaly, SH (Kanan) saat berada di kantornya, Sabtu (9/11/2019). FOTO : RAHMAN

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, Sulawesi Tengah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017, dengan nilai proyek Rp 1.700.000.000.

Ketiga tersangka itu masing-masing HBDH selaku PPK pembangunan Masjid Raya Buol tahap III dan tersangka R selaku Direktur PT Sarana Pancang Tomini serta tersangka  MPT selaku Konsultan Pengawas.

Muat Lebih

”Ya, benar kami telah menahan ketiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan di Lapas kelas III Leok di Buol, sejak Kamis 7 Nopember 2019,” kata Plh Kasi Pidsus Kejari Buol, Noviar Rizaly,SH, Sabtu (9/11/2019) di Buol saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia mengaku, pihaknya juga telah melaporkan perihal penahanan tiga tersangka tersebut ke Kejaksaan Agung RI dan direspon baik oleh pihak Kejaksaan Agung atas penanganan kasus tersebut

Dia mengatakan, kasus tersebut mulai digulir saat tim jaksa Kejari Buol menemukan fakta paket pekerjaan pembangunan masjid raya Buol tahap III tersebut, anggarannya sudah dicairkan oleh PT Sarana Pancang Tomini atas persetujuan dari PPK pembangunan masjid raya  Buol tahap III dan Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi.

“Namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan dibuat dokumen pendukung pencairannya seolah-olah telah dilaksanakan sehingga total kerugian Rp 1,7 miliar,” ujarnya.

Noviar menjelaskan, bahwa ketiga tersangka dipersalahkan jaksa melanggar pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar pasal 9 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Selanjutnya kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palu,” tegasnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Buol, Lukman Ahmad, SH menolak praperadilan yang diajukan pihak tersangka melalui kuasa hukumnya, Amerullah, SH dan rekan.

Hakim menyebutkan status tersangka atas ketiganya sah, saat membacakan amar putusan itu, Senin (5/8/2019) lalu

Sebelum membacakan amar putusan, hakim mengatakan hasil praperadilan ini merupakan putusan final tidak ada lagi upaya hukum lain.

Atas putusan itu Kejaksaan Negeri Buol kembali melanjutkan perkara tersebut.

Reporter : Rahman

”benner