Kisruh Pendidikan di Buol, DPRD Akan Panggil Dinas Dikbud

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PGRI, pihak Dinas Dikbud dan DPRD diruang utama gedung DPRD Buol terkait kisruh pendidikan di Buol, Rabu (04/03/2020) FOTO : IST

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Menindaklanjuti hasil Raker pertama, DPRD Kabupaten Buol, akan menanyakan secara khusus kepada Dinas Dikbud Buol mengenai evaluasi kinerja peningkatan mutu pendidikan, atas hasil audit BPK.

Pernyataan itu disampaikan, Ketua Komisi I, Karmin Kaimo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Dikbud serta puluhan guru anggota PGRI, diruang utama gedung DPRD Buol, Rabu (04/03/2020).

Muat Lebih

Ia menjelaskan, pemanggilan Dinas Dikbud untuk mengetahui sejauh mana pihak Dinas menindalanjuti kesepakatan hasil Raker pertama bersama komisi I mengenai evaluasi kinerja peningkatan mutu pendidikan.

Dalam penjelasannya ada dua hal barkaitan hasil audit BPK soal merosotnya mutu pendidikan yang meliputi penerapan kurikulum K-13 dan pelaksanaan pendidikan karakter yang tidak dilaksanakan pihak sekolah berimbas pada kualitas pendidikan di Buol.

“Inilah yang ingin kita ketahui, sejauhmana pihak Dinas menindalanjuti kesepakatan hasil raker pertama untuk melakukan evaluasi peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk tindaklanjut hasil audit BPK,”terang Karmin.

Karmin mengatakan Dinas Dikbud memiliki waktu 60 hari pasca raker pertama digelar. Ia juga menegaskan pihaknya akan turun peninjauan langasung lapangan untuk memastikan Disdibud melakukan evaluasi peningkatan mutu pendidikan.

“Kita juga akan turun lapangan untuk mensinkronkan keterangan pihak Dinas apakah sesuai dengan keterangan dalam raker kedua nanti. Jika tidak kita akan mengeluarkan rekomendasi sebagai perbaikan kedepan,”tandasnya.

Sementara itu, RDP digelar menindaklanjuti tuntutan aksi guru PGRI soal permasalahan di Dinas Dikbud mengenai kisru dunia pendidikan di Buol. RDP membahas sejumlah kebijakan Disdikbud yang dinilai mengganggu kenyamanan tugas dan kewajiban para tenaga pendidik.

Kebijakan Disdikbud tersebut mulai dari soal mutasi, seleksi rekrutmen guru honorer, dana BOS, sidak, pemberian sanksi disiplin kepada guru hingga soal peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas bersangkutan.

RDP yang berlangsung diruang rapat utama gedung DPRD Buol dipimpin langsung Ketua DPRD Srikandi Batalipu, dan Wakil Ketua Ahmad Takuloe, serta dihadiri Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III beserta sejumlah anggota masing-masing komisi.

RDP turut pula dihadiri, Kadis Dikbud, Sekertaris Dikbud beserta jajaran bidang teknis. Ketua PGRI Buol Muhamad A Singara, Sekertaris PGRI Yudit Tarakuku, Wakil Ketua PGRI provinsi Sulteng Edi Akas dan puluhan guru anggota PGRI.

Reporter : Moh Syarif M Joeseof