Komisi III DPRD Buol Rekomendasikan Proses Hukum Proyek Bermasalah

Ket. Foto : Ketua Komisi III DPRD Buol, Bahri Asiki. Foto : Moh Syarif M Joesoef
banner 468x60

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buol, Bahri Asiki mengingatkan kepada Dinas teknis yang menjadi mitra kerja yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik tepat waktu maka konsekwensinya rekomendasi proses hukum.

Penegasan polisiti Nasdem itu, disampaikan disela rehat usai gelar RDP soal gugatan Pilkades Desa Taluan Kecamatan Momunu, diruang Baleg lantai I, DPRD Buol, Kamis (12/12/2019).

Muat Lebih

Dalam pernyataannya, Bahri mengatakan sikap DPRD khusunya komisi III, untuk menghindari persoalan serupa tidak berlarut dan terus menerus terulang serta sebagai efek jera sekaligus sebagai motivasi Dinas teknis dalam melaksanakan kegiatannya.

“Kalau tidak bisa pasti kita ambil tidakan secara hukum agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali,”ujar polisiti Nasdem itu.

Olehnya, dirinya mengingatkan Dinas teknis untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dengan cara melakukan pemutusan kontrak kerja.

Ia menambahkan, sikap komisi III DPRD Buol menyusul pengalaman hasil monitoring dari tahun ketahun permasalahan serupa kembali ditemukan.

“Setiap tahun terjadi dianggap DPRD lemah dalam hal pengawasan,”ucap dia.

Lanjut Bahri mengatakan, sehubungan akan berakhirnya tahun anggaran 2019 pihaknya telah mengagendakan monitoring progres pekerjaan pembangunan fisik APBD tahun ini melalui monitoring langsung dilapangan.

Monitoring yang rencananya dijadwalkan setelah penetapan APBD 2020 adalah agenda kali kedua setelah sebelumnya kegiatan yang sama pernah dilakukan komisi III di pertengahan tahun.

“Khusus komisi III sudah jadwalkan setelah asistensi akan melakukan monitoring kembali sebelum penutupan APBD kita turun untuk memastikan kegiatan fisik sudan atau belum selesai pekerjaannya,”tutup Bahri.*

Reporter : Moh Syarif M Joesoef

banner 300x250
banner 468x60