Manajemen Kacau, Guru Pensiun dan Meninggal Dunia Masuk Daftar Mutasi

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Supratman Salakea. (FOTO : Moh Syarif M Joesoef)

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Kebijakan mutasi tenaga pengajar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menuai aksi protes dari kalangan guru di Daerah itu. Pasalnya dalam daftar guru yang dimutasi terdapat nama orang yang telah pensiun dan meninggal dunia.

Kali pertama dugaan ini mencuat melalui goresan Yudit Tarakuku di medsos facebook akun pribadinya yang diungga pada tanggal 25 Februari sekira pukul 20.18. Hal tersebut kembali dipertegas saat orasi dalam aksi unjuk rasa bersama ratusan guru.

Muat Lebih

Yudit Tarakuku, yang juga sekertaris PGRI Kabupaten Buol ini menulis, satu diantara guru yang telah meninggal dan dimutasi adalah saudara kandungnya sendiri. Bahkan dalam daftar mutasi juga ada sejumlah guru yang telah pensiun.

“Kebijakan super kacau berikutnya terkait mutasi pertama sekitar 600 orang guru bahkan ada di antara daftar mutasi tersebut. adalah guru yang sudah lama mati (meninggal) a.l. di Bunobogu dan kakak saya sendiri di SDN Pomayagon,”ungkap Yudit.

Tidak sampai disitu, Yudit juga membeberkan sejumlah kebijakan Disdikbud Buol yang dinilai tanpa di dasar peraturan. Yaitu, seleksi guru kontrak, sidak peningkatan disiplin hingga soal pemetaan mutu pendidikan (PMP).

Sebut Yudit, berdasarkan rilis data Kemendikbud melalui LPMP Provinsi Sulteng, kualitas pendidikan, Kabupaten Buol berada rangking 12 se Sulteng. Termasuk hasil audit BPK tahun 2019 KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak efektif atau status Disclamer.

“Pendidikan Kab. Buol di urutan 12 dari 13 kabupaten / kota di Sulteng (2 dari bawah). Hasil audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019, dinyatakan bahwa kegiatan pembelajaran sekolah Kab. Buol tidak efektif alias disclamer,”tulis Yudit.

Mirisnya, ditengah kondisi pendidikan Kabupaten Buol yang mengalami Disclamer, justru Disdikbud dinilai lebih memperhatikan mutasi ketimbang peningkatan kualitas. Tak tanggung-tanggung mutasi dilakukan dalam tempo tiga sampai enam bulan dua kali di mutasi.

“Karena gampangnya mutasi, maka oleh Dinas Dikbud mutasi ini dilakukan berulang dan mengakibatkan ketidak husuan kaum guru dan TU melaksanakan tugas, bahkan dari hari kehari terasa menjadi ancaman,”sambung Yudit.

Tak ayal, ungkapan blak-blakan sekertaris PGRI itupun, yang membeberkan sejumlah ketimbangan dalam kebijakan di tubuh Disdikbud langsung mendapat tanggapan publik di Kabupaten berjuluk tanah Logogul. Setidaknya kurun satu bulan terakhir masalah kebijakan Disdikbud menjadi perbincangan hangat sampai saat ini.

Sementara pihak Disdikbud, melalui Sekertaris Dinas, Supratman Salakea, saat dimintai alasan enggan memberikan komentar dan berkilah hanya akan menjawab terkait hal itu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD.

“Insya Allah menanggapi harapan mereka (guru PGRI) nanti di DPR kami jawab saat rapat dengar pendapat (RPD),”katanya.*

Reporter : Moh Syarif M Joesoef