Parpol Serahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU

KET FOTO : Ketua KPU Poso Budiman Maliki menerima penyerahan laporan pelaksanaan kampanye dan akun media sosial parpol pada Pemilu 2019, oleh salah satu pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Poso, Minggu (23/9/2018) sore, disaksikan staf Bawaslu Kabupaten Poso, Rini di Kantor KPU Kabupaten Poso. Sebelumnya sejumlah partai politik peserta Pemilu 2019 juga menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). FOTO : RAHMAN

POSO, UTARA POST – Partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang ada di Kabupaten Poso, menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, pada batas akhir penyerahan laporan Dana Kampanye Pemilu 2019.

“Batas akhir penyerahan laporan dana kampanye oleh parpol ke KPU, Minggu (23/9/2018) pukul 18.00 Wita,” kata Ketua KPU Kabupaten Poso, Budiman Maliki saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (23/9/2018).

Dia menyebutkan penyerahan laporan dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu ke KPU sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor (PKPU) 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Dia menjelaskan, ada tiga model laporan dana kampanye. Pertama laporan awal dana kampanye, kedua laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan yang ketiga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

“KPU memberikan waktu selama tujuh hari kepada Parpol untuk memperbaiki laporan dana kampanyenya Jika masih ada ketidaksempurnaan dalam laporan LADK yang disampaikan ke KPU,” ujarnya.

Dia menjelaskan, terhadap laporan awal yang sudah diserahkan, misal ada yang belum sempurna dan lain-lain, maka diberikan kesempatan perbaikan selama 7 hari setelah tanggal 23 September 2018 atau 7 hari kalender.

Aturan terkait LADK disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik.

Pasal 338 ayat 1 menyebutkan, “dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang, bersangkutan.

Dia menambahkan, selain menyerahkan laporan awal dana kampanye, parpol juga berkewajiban melaporkan pelaksanaan kampanye dana akun media sosial (medsos) parpol yang digunakan untuk kampanye.

“Sanksi atas terlambatnya laporan awal dana kampanye parpol ke KPU sangat jelas, yakni  pembatalan parpol sebagai peserta pemilu di wilayahnya,” tandasnya. RHM

”benner