PEMKAB MOROWALI UTARA DIGANJAR BPK “DISCLAIMER”

UTARA POST – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah menganjar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan tidak menyatakan suatu opini (disclaimer opinion) untuk laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara pada tahun anggaran 2017.

“Dengan kata lain, BPK memberikan opini, tidak memberikan pendapat/disclaimer opinion. Opini ini turun dibanding dengan tahun anggaran 2016 yakni wajar dengan pengecualian (WDP),” kata Kepala Perwakilan BPK Sulteng Khabib Zainuri saat menyerahkan LHP kepada Bupati Morowali Aptripel Tumimomor didampingi Ketua DPRD Morowali di Kantor BPK Sulteng, Palu, Senin.

Penilaian tersebut, kata Khabib, didasarkan adanya signifikansi permasalahan, antara lain, adanya kekurangan kas di bendahara penerimaan disebabkan oleh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan dana nonkapitasi yang digunakan secara pribadi dan tidak disetorkan ke kas daerah minimal sebesar Rp682,14juta.

Permasalahan pada aset tetap, di antaranya adanya 57 bidang tanah senilai Rp15,52 miliar tidak memiliki sertifikat tanah, aset rehab/renovasi belum dikapitalisasi dengan aset induknya terdiri atas 664 register aset gedung dan bangunan senilai Rp112,89 miliar dan 595 register jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp365,94 miliar.

Belanja pegawai dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp4,66 miliar dan belanja barang BOS sebesar Rp11,36 miliar disajikan berdasarkan rekapitulasi yang diserahkan Dinas Pendidikan kepada BPKD, bukan berdasarkan dari hasil verifikasi atas pertanggungjawaban dana BOS dari manajemen BOS Kabupaten Morowali Utara. Bukti pendukung pertanggungjawaban atas Dana BOS belum diserahkan dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai.

Pemkab Morowali Utara tidak dapat menyajikan realisasi belanja modal yang bersumber dari dana BOS, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan senilai Rp1,35 miliar, ketidakwajaran harga belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban kegiatan bimtek juru ukur tanah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran, kemahalan harga, kekurangan penerimaan pajak negara, dan berkurangnya hak penerima senilai Rp1,96 miliar.

Aptripel Tumimomor

Pemkab Morowali Utara belum melaksanakan mekanisme provisional hand over (PHO) dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) secara memadai atas belanja modal minimal sebesar Rp59,58 miliar. Dari nilai tersebut, ditemukan ketidakwajaran dalam penghitungan harga satuan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp6,31 miliar, serta realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk area perkantoran pemda sebesar Rp4,64 miliar tidak memiliki dokumentasi penganggaran yang memadai, tidak tercantum dalam RTRW Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, dan belum dilakukan pelepasan hak.

“Dari nilai realisasi belanja sebesar Rp4,64 miliar, ditemukan pembayaran kepada pihak di luar pemilik tanah sebesar Rp3,24 miliar yang belum dapat diyakini peruntukannya,” ungkap Khabib.

Sementara itu, Bupati Morowali Utara mengatakan bahwa LHP LKPD dari BPK Sulteng tersebut akan menjadi bahan evaluasi pihaknya, khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang bermasalah dalam waktu dekat.

“Saya akan melakukan pergeseran sehingga dapat bekerja lebih baik lagi,” kata Bupati.

Bupati juga memohon maaf kepada tim BPK Sulteng bila dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati.

“Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, dan pemkab akan lebih berusaha lagi,” katanya.ANT

”benner