Pemkab Poso Siap Laksanakan Penerimaan Calon PNS

Suasana Rakor Pelaksanaan Pengadaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah daerah tahun 2018, Kamis (6/9/2018) di Birawa Assembly Hall, lantai 1 Komplek Bidakara, Jakarta Selatan. FOTO : IST

POSO, UTARA POST – Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menyatakan siap untuk melaksanakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan digelar tahun 2018.

“Hari ini kami akan mendengarkan pembagian kuota PNS dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi (BKD-RB) Poso, Yan Guluda yang dihubungi, Kamis (6/9/2018)

Di Kabupaten Poso kata Yan, usulan Pemkab Poso sekira 500 orang PNS yang akan dibutuhkan pemerintah. Usulan itu, disesuaikan dengan kemampuan APBD Poso.

“Saat ini di Poso, lebih besar pengeluaran ke pegawai dari Infrastruktur, makanya, kami hanya menerima 500 lebih PNS saja. Itu pun kalau disetujui,” ungkap Yan.

Yan menjelaskan, sesuai kebijakan pemerintah pusat, penerimaan PNS tahun 2018, diarahkan pada tiga sektor saja, yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sementara untuk honorer kategori dua (K2), sesuai keputusan Menpan, kebijakan pengangkatan menjadi PNS telah berakhir sejak dua tahun lalu.

“Jadi untuk K2, tidak ada lagi pengangkatan khusus jadi PNS, disarankan untuk ikut tes umum CPNS,” ujarnya.

Yan merencanakan tes penerimaan CPNS sekira bulan September 2018, dengan syarat pendidikan terendah diploma dan umur maksimal 35 tahun.

Suasana Rakor Pelaksanaan Pengadaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah daerah tahun 2018, Kamis (6/9/2018) di Birawa Assembly Hall, lantai 1 Komplek Bidakara, Jakarta Selatan. FOTO : IST

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menggelar Rakor Pelaksanaan Pengadaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2018, Kamis (6/9/2018) di Birawa Assembly Hall, lantai 1 Komplek Bidakara, Jakarta Selatan. Rakor itu membahas rencana perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji dan dihadiri seluruh Sekretaris dan Kepala BKPP Kabupaten/Kota se -Indonesia.

Kegiatan yang digagas Kementerian PAN RB Republik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, sebagai pondasi menuju birokrasi berkelas dunia.

Dari paparan Kemen PAN RB bahwa kebijakan seleksi penerimaan CPNS transparan, akuntabel, objektif, dan kemudahan akses informasi.

Sedangkan untuk landasan hukumnya adalah UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, SK Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2018 tentang panitia pelaksana seleksi CPNS nasional, Peraturan Menteri PAN RB nomor 36 tahun 2018 tentang penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018, Peraturan Menteri PAN RB nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan CPNS tahun 2018, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 tahun 2018 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan sistem Computer Assisted Test. ANT

”benner