Penetapan Hasil Rekrutmen PPK di Tolitoli Dinilai Langgar Aturan

Konferensi Pers : Ketua KPU Kabupaten Tolitoli, Suleman Padjalani (Songkok hitam) bersama Divisi Teknis, Alisman (kiri) dan Divisi Pendidikan Pemilih, Informasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Muhadir di aula kantor KPU setempat, Rabu (12/2/2020). FOTO : Ricky Muda

TOLITOLI, UTARAPOST.CO.ID – Proses seleksi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Tolitoli yang hingga kini telah memasuki tahap tes wawancara ditengarai bermasalah karena dinilai telah melanggar aturan. Pasalnya pihak KPU dalam menetapkan kuota jumlah peserta yang lulus tes tertulis di tiga Kecamatan melebihi ketentuan aturan.

Dari 10 Kecamatan yang ada di daerah itu, KPU telah mengumumkan nama yang lulus pada hasil tes tertulis untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.

Muat Lebih

Namun dari hasil keputusan KPU tersebut terdapat tiga Kecamatan yang jumlahnya lebih. yaitu, Kecamatan Dakopamean 11 orang, Kecamatan Dondo 11 orang dan Kecamatan Tolitoli Utara ada 12 orang. Sementara dalam ketentuan aturan setiap kecamatan tidak boleh melebihi 10 orang.

Bahkan KPU sampai harus tiga kali melakukan revisi surat keputusannya yakni, surat keputusan nomor : 29/PP.04.2-PU/7204/KPU.Kab/II/2020, tentang revisi /penambahan hasil seleksi ujian tertulis calon anggota PPK se kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan serentak tahun 2020, revisi ke Dua Nomor : 31/PP.04.2-PU/7204/KPU.Kab/II/2020 dan revisi ke Tiga Nomor : 32/PP.04.2-PU/7204/KPU.Kab/II/2020.

Terkait hal tersebut, Divisi Teknis KPU Tolitoli, Alisman beralasan pihaknya hanya menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk memasukkan empat nama tambahan untuk diikutkan pada tahap seleksi berikutnya. Empat nama yang direkomendasi Masing-masing, Rusdi A. Hamid peserta asal Kecamatan Dondo, Muslimin Kecamatan Dakopamean serta dua nama calon PPK asal Kecamatan Tolitoli Utara yakni, Hartati Ka’i  dan Refdi.

“Sebelumnya melalui hasil pleno sudah kita tetapkan 10 nama calon disetiap Kecamatan yang lolos untuk mengikuti tahap seleksi wawancara, namun setelah itu ada peserta yang kami gugurkan karena namanya masuk dalam data Sipol (Sistem Informasi Partai Politik-red) keberatan dan mengadukan kami kebawaslu,” terang Alisman yang mendampingi Ketua KPU, Suleman Padjalani dan Divisi Pendidikan Pemilih, Informasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Muhadir, saat jumpa pers di kantornya, Rabu (12/2/2020).

“Kemudian Bawaslu memanggil kami untuk di periksa dan pasca pemeriksaan itu, keluar rekomendasi Bwaslu yang intinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK pada  pemilihan tahun 2020 dan kemudian memasukan nama yang bersangkutan itu sebagai yang lulus seleksi tertulis untuk diikutkan atau diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya serta meminta kepada KPU untuk menghapus nama-nama yang bersangkutan di Sipol. Lalu kami melakukan kordinasi ke KPU Provinsi untuk meminta pendapat dan oleh KPU Provinsi melalui Sahran Raden meminta kami untuk menindaklanjuti rekomendasi Bwaslu” Lanjut Alisman.

TERANCAM DILAPORKAN KE DKPP

Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Pengawas Penyelenggara Pemilu, Hendri Lamo menilai bahwa keputusan KPU Kabupaten Tolitoli meluluskan 4 orang calon anggota PPK hasil ‎tahapan seleksi tertulis di tiga kecamatan itu merupakan suatu pelanggaran aturan.

Karena menurutnya, KPU tidak sepatutnya patuh terhadap rekomendasi Bawaslu, yang kemudian di sisi lain mereka diharuskan melanggar aturan yang notabene dibuat oleh lembaganya sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 pasal 43 ayat 6 serta Surat keputusan KPU RI nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang BAB II huruf B Tentang mekanisme pembentukan PPK, PPS dan KPPS  

“Dalam ketentuan aturan tersebut secara jelas memerintahkan kepada KPU/KIP kabupaten/kota untuk ‎menetapkan paling banyak 10 orang calon anggota PPK hasil seleksi tertulis disetiap Kecamatan dan tidak boleh lebih, sebut Hendri melalui rilisnya, Rabu (12/02/2019).

Ia berpendapat keputusan yang diambil KPU membuka ruang tidak adanya kepastian hukum di tiga kecamatan tersebut ‎terhadap calon anggota PPK yang akan terpilih nanti karena legitimasinya diragukan. Dan bahkan kedepannya tidak menutup kemungkinan ‎akan menciptakan persoalan-persoalan baru yang lebih besar pada penyelegaraan Pilkada.

“Menyikapi persoalan ini, kami dariAliansi Gerakan Rakyat Pengawas Penyelenggara Pemilu akan membuat ‎laporan atau pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),”tandasnya.

Laporan : Ricky Muda