Penggiat Wisata Morowali Minta Fungsi Pulau Langala Dikembalikan

Pulau Langala Berseblahan Dengan Kawasan Industri (FOTO : Adhi)

MOROWALI, UTARAPOST.CO.ID – Penggiat wisata di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ifan Bente, merasa prihatin atas kondisi pulau Langala di Kecamatan Bahodopi, Desa Fautufia, Dusun Kurisa kini terkesan telah beralih menjadi dermaga untuk tambatan kapal tongkang milik perusahaan.

“Saya sangat menyayangkan keindahan Pulau Langala yang begitu dekat dengan daratan Morowali, tidak bisa terkelola baik, seharusnya Langala bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di bidang pariwisata,”terang Ifan Bente, kepada wartawan, Kamis (13/02/2020) di Morowali.

Muat Lebih

Ifan menjelaskan, pulau Langla sebelumnya merupakan salah satu destinasi wisata lokal karena keindahan lamanya. Sayangnya, seiring perjalanan waktu pulau Langla terkesan beralih fungsi menjadi potensi investasi pertambangan.

“Sepertinya Pulau Langala ini sudah menjadi pelabuhan kapal tongkang, ataukah memang Langala sudah menjadi milik pengusaha tambang. Pertanyaan saya apakah pemerintah daerah sudah tidak memperhatikan lagi pulau itu,”ujar Ifan.

Menurutnya, letak pulau Langla yang berada dikawasan industri PT IMIP, tentunya potensi wisata yang dimiliki pulau Langla jika dikelolah secara baik oleh Pemkab Morowali tidak saja bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar juga bisa menjadi sumber PAD.

“Mungkin dengan dijadikannya sebagai tempat tambatan kapal, Pulau Langala lebih bermanfaat bagi daerah ini dan boleh kiranya kawan-kawan mengecek ke pihak terkait mengenai PAD dari dijadikannya Langala sebagai tambatan kapal,”terangnya.

Lanjut Ifan menuturkan, mengacu pada PP 32 tahun 2019, kehadiran investasi yang berhubungan dengan perairan harus terkelola baik. Kemudian, mengacu pada UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 297.

Disebutkan setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 339, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

“Langala yang saat ini jadi tambatan kapal tongkang, seharusnya disesuaikan dengan regulasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, telah mengatur mengenai tambat kapal, lebih tepatnya di pasal 297, semoga saja ada ketegasan dari pihak terkait,”pungkasnya. .

Pihak Syahbandar Morowali dikonfirmasi via WhatsApp terkait hal tersebut mengatakan bahwa kehadiran kapal-kapal besar yang parkir di Pulau Langala tidak menjadi masalah, karena tidak ada kegiatan bongkar muat.

“Kalau untuk berlabuh atau berlindung, itu tidak ada masalah, demi keamanan kapal, yang penting tidak ada kegiatan bongkar muat,”tandas Adi.*

Reporter : Tim