Peringati Hari Tani, Perempuan Poso Tuntut Lahan Mereka Dikembalikan

POSO, UTARA POST – Memperingati Hari Tani tahun 2018 yang jatuh pada 24 September,  sejumlah kaum perempuan di Kecamatan Pamona Timur dan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, menuntut kepada para pihak untuk mengembalikan lahan mereka yang telah dijadikan lahan perkebunan sawit. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah merealisasikan pemberian lahan sebanyak 2 hektar lebih sebagaimana dijanjikan kepada warga transmigarasi di wilayah tersebut.

Tuntutan itu disampaikan para kaum perempuan di Poso saat konferensi Pers memperingati Hari Tani Nasional, Senin (24/9/2018) di Kantor Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso.

Kaum perempuan itu yakni Yeni Sandipu dari Trans Madoro, Ny. Tarima dari Transmigrasi Kancu’u, Ny Yurlin Desa Masewe Ny. Rasi Dago Pokesa dari Desa Masewe. Mereka didampingi Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah.

Menurut Yeni Sandipu warga trans Madoro mewakili warga transmigrasi Madoro , selama ini mereka sebagai Transmigrasi Penempatan Setempat (TPS) hanya dijanjikan oleh pemerintah dalam hal ini soal pemberian lahan seluas 2,5 hektar, jika mereka dapat memberikan lahan miliknya kepada transmigrasi penempatan asal (TPA) seluas 50 are atau setengah hektar.

“ Sampai saat ini janji itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditepati. Sehingga kami hanya bisa mengelola lahan pekarangan saja,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya sudah berulang kali menanyakan hal tersebut baik kepada pemerintah Kabupaten Poso maupun pihak transmigrasi, namun hal itu tidak mendapat jawaban yang pasti.
“Sampai hari ini lahan itu tidak pernah ada diberikan. Kami hanya menuntut agar para pihak yang telah menjanjikan itu dapat merealisasikannya apa yang pernah mereka katakan,” pintanya.

Dia menjelaskan, bahkan para kaum perempuan di trans Madoro menolak ajakan untuk kerja di lahan perkebunan milik salah satu perusahaan sawit di daerah itu. Penolakan itu menurut dia sangat beralasan karena bekerja di perkebunan milik perusahaan itu hanya sebagai buruh.

“Kami ingin mengelola lahan kami sendiri, bukan menjadi buruh di negeri sendiri,” tegasnya.
Dia meminta, agar semua lahan milik masyarakat yang ada menjadi kawasan perkebunan dikembalikan ke pemiliknya, dan biarkan masyarakat mengelolanya sendiri, sehingga taraf ekonomi masyarakat dapat meningkat.
“Selama ini kami dipersulit untuk semua akses, karena apa yang kami lakukan tidak lain untuk memperjuangkan hidup kami dan memperoleh hak kami kembali,” sebutnya.

Sementara itu, Ny Yurlin warga Desa Masewe Kecamatan Pamona Tenggara menuntut, lahan seluas 230 hektar milik keluarganya di daerah itu yang telah menjadi kawasan perkebunan untuk dikembalikan. “Dulunya kami memiliki 300 hektar lahan persawahan. Tapi kini hanya tinggal 70 hektar karena 230 hektar lebih diambil oleh pihak perusahaan,” jelasnya.

Dia menyebutkan, pihaknya tidak pernah menyerahkan bahkan menolak ganti rugi yang hendak diberikan oleh pihak perusahaan.

“ Kami menginginkan lahan itu dikembalikan kepada kami yang berhak, agar kami bisa mengelolanya dan menanami dengan tanaman yang kami inginkan,” katanya.
Dia mengatakan, dampak dari diambilnya lahan oleh para pihak yang mengejar keuntungan sendiri, berdampak pada tingkat kemiskinan warag di daerah itu khususnya kaum perempuan, karena penghasilan dari mengelola lahan yang ada tidak seberapa hasilnya.

“Kami ingin lahan kami kembali agar anak cucu kami dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dari kami,” sebutnya.

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah yang mendampingi kaum perempuan di wilayah itu menegaskan, permasalahan yang terjadi di daerah ini atas permasalahan agrarian sangatlah kompleks. Bahkan menilai rencana tata ruang wilayah yang ada saat ini tidak sesuai dengan kondisi kekinian.

Dia menyebutkan, seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan program reformasi agraria hingga di wilayah-wilayah memiliki konflik agrarian bukan justru menutup mana tas apa yang tengah terjadi.

“Ini pekerjaan rumah bagi pemerintahan saat ini dan harus dapat menyelesaikannya dengan arif, sehingga masalah konflik agraria di daerah ini tidak berlalarut-larut dan menjadikan masyarakat kecil menjadi korban,” tandasnya. RHM

Suasana konferensi pers yang berlangsung di Kantor Badan Ekeskitif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Senin (24/9/2018). Dari Kanan : Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah, Yeni Sandipu dari Trans Madoro, Ny. Tarima dari Transmigrasi Kancu’u, Ny Yurlin Desa Masewe dan Ny. Rasi Dago Pokesa dari Desa Masewe. FOTO RAHMAN
”benner