Polisi Didesak Proses Hukum Ketua Koptan Awal Baru

Sejumlah perwakilan Koptan Awal Baru, didampingi pengacara Fadli Suma SH, menemui Kapolres Buol, AKBP Wawan Sunarwiran, menyampaikan terkait masalah internal koperasi, Jum'at (14/02/2020/). FOTO : IST

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Terkait permasalahan internal, sejumlah perwakilan anggota Koptan Awal Baru didampingi pengacara Fadli Suma SH, menemui Kapolres Buol AKBP Wawan Sunarwiran, untuk mendesak ketua mereka diproses hukum, Jum’at (14/02/2020).

Melalui press release Bid Humas Polres Buol, yang diterima utarapost.co.id, Sabtu (15/02/2020), perwakilan Koptan Awal Baru mendesak pihak kepolisian untuk segerah melakukan proses hukum terhadap ketua mereka.

Muat Lebih

“Memohon agar ketua Koptan Awal Baru, Sulaiman Batalipu segera diproses. Apabila tidak ada kejelasan terkait permasalahan tersebut, para petani akan melakukan aksi pemalangan kebun,”tulis Bid Humas Polres Buol dalam press release melalui WhatsApp kepada utarapost.co.id.

Dalam keterangan pers Bid Humas Polres Buol juga menyebutkan perwakilan Koptan Awal Baru mengaku sejak tahun 2016 hingga kini tidak pernah menerima Jadup dan hasil panen. Sementara pihak PT HIP telah menyalurkan serta membayarkan dana ke Koperasi.

Selain itu, pada saat penerbitan SK petani dimintai biaya sebesar Rp.1 juta/orang dan pembukaan buku rekening untuk saldo awal Rp.250 ribu, yang sedianya telah ditanggung PT HIP.

“Petani sangat dirugikan dengan adanya program Plasma karena sampai saat ini tidak ada hasil. Padahal tanaman mereka selama ini ( coklat, cengkeh dll) sudah ditebang untuk mengikuti program plasma,”sambung Bid Humas Polres Buol dalam press releasenya.

Menanggapi sejumlah penyampaian perwakilan Koptan Awal Baru Kapolres Buol, AKBP Wawan Sunarwiran, mengaku telah berkordinasi dengan pihak perusahaan baik di Daerah maupun kantor pusat.

Pada kesempatan tersebut Kapolres juga mengajak para petani Koptan Awal Baru untuk bisa menahan diri demi terciptanya kamtibmas di wilayah hukum Polres Buol.

“Kiranya menyangkut pemalangan kebun tidak perlu dilakukan karena akan merugikan petani itu sendiri sehingganya perlu dilakukan kordinasi dan musyawarah untuk penyelesaian permasalahan tersebut,”tandas Kapolres.*

Reporter : Moh Syarif M Joesoef

”benner