Proyek Rp.7,9 Miliar Belum Selesai, Pengawasan DPRD Lemah

Ketua Komisi III DPRD Buol, Bahri Asiki, (FOTO : Moh Syarif M Joesoef)

BUOL, UTARAPPOST.CO.ID – Publik di Kabupaten Buol mempertanyakan Pekerjaan Proyek Saluran Pengendalian Banjir Pedistrian Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II yang pengerjaannya hingga kini masih terus berlangsung.

Pasalanya, proyek yang menelan anggaran APBD sebesar Rp.7,927,212.900 telah berakhir masa kontraknya sejak 29 Desmber tahun 2019 (menyeberang tahun anggaran).

Muat Lebih

Kondisi itupun, menuai sorotan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, karena dinilai lemah dalam menjalankan pungsi pengawasan.

Terlebih proyek yang dikerjakan oleh PT. Putra Fayad Mandiri hanya satu dari sekian proyek yang proses pengerjaannya menyeberang tahun anggaran.

Ketua Komisi III DPRD, Bahri Asiki menanggapi hal tersebut kepada utarapost.co.id, Kamis (05/03/2020) diruang kerja menepis tudingan jika DPRD tidak melakukan tugas dalam hal pengawasan pekerjaan proyek dilingkungan Pemkab Buol.

“Bulan lalu kita sudah melakukan rapat kerja dengan mitra kerja yaitu Dinas PU, kita mempertanyakan pekerjaan itu. Alasan Dinas teknis memberikan tambahan waktu kerja ada regulasi yang mengatur itu,”terang Bahri.

Politisi partai Nasdem, itu menjelaskan berdasarkan keterangan pihak Satuan kerja yang menangani proyek tersebut, penambahan waktu selama 50 hari.

Jika menghitung sejak putus masa kontrak kerja, tanggal 29 Desember 2019, maka 50 hari penambahan waktu kerja terhitung mulai Januari-Februari 2020. Artinya, masa penambahan waktu kerja telah berakhir sejak 20 Februari lalu.

“Soal ini juga sudah kami agendakan rapat kerja, Insya Allah satu dua hari kedepan untuk mempertayakan kembali kepada Dinas teknis kenapa pekerjaan masih berlanjut,”terang Bahri.

Ia menegaskan, jika pada rapat kerja kedua nanti pihak Dinas PU tidak menunjukkan ada aturan yang membenarkan perpanjangan waktu setelah deadline 50 hari pertama maka komisi I akan merekomendasikan pekerjaan dihentikan.

“Kemarin kita masih memberikan kebijakan kepada Dinas untuk menuntaskan pekerjaan itu dengan deadline waktu yang mereka janjikan tetapi tidak juga selesai. Jika tidak regulasi perpanjangan kedua waktu kerja, kita suruh tag of (hentikan),”pungkas Bahri.*

Reporter : Moh Syarif M Joeseof