RDP Kisruh Pendidikan Buol Hasilkan Tiga Kesepakatan

Rapat Dengar Pendapat DPRD dengan Dinas Dikbud menindaklanjuti tuntutan guru atas sejumlah permasalahan pendidikan di Kabupaten Buol, berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Rabu (04/03/2020). FOTO : Moh Syarif M Joesoef

BUOL, UTARAPOST.CO.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis Dikbud) Buol bersama PGRI berakhir dengan menyetujui tiga poin kesepakatan.

Tiga poin kesepakatan yang dibacakan pimpinan sidang pertama DPRD memerintahkan peninjauan kembali SK mutasi para Kepala Sekolah dan guru untuk pemerataan tenaga pengajar di sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.

Muat Lebih

Kedua melakukan evaluasi kinerja pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

Ketiga DPRD melalui Komisi I, akan melakukan pendalaman secara menyuluruh terhadap permasalahan mendasar dalam proses pengambilan kebijakan oleh Dinas Dikbud.

Sebelumnya RDP digelar membahas tentang sejumlah kebijakan Dinas Dikbud yang menjadi tuntutan para guru yang dimotori PGRI Kabupaten Buol.

Isi tuntutan tersebut, mengenai mutasi kepala sekolah, pengelolaan dana BOS, rekrutmen guru honorer, sidak peningkatan disiplin, pemberian sanksi disiplin kepada guru hingga soal peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas bersangkutan.

Atas sejumlah tuntutan guru itu, akhirnya DPRD Buol menindaklanjuti dengan menggelar RDP bersama Dinas Dikbud dan guru PGRI.

RDP yang berlangsung diruang rapat utama gedung DPRD Buol dipimpin langsung Ketua DPRD Srikandi Batalipu, dan Wakil Ketua Ahmad Takuloe, serta dihadiri Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III beserta sejumlah anggota masing-masing komisi.

RDP turut pula dihadiri, Kadis Dikbud, Sekretaris Dikbud beserta jajaran bidang teknis. Ketua PGRI Buol Muhamad A Singara, Sekertaris bidang kode etik PGRI, Yudit Tarakuku, Sekretaris umum PGRI Rizal Palante dan puluhan guru anggota PGRI***

Reporter : Moh Syarif M Joeseof