TEMUAN BPK DI PEMKAB BANGKEP Rp 4,12 MILIAR

UTARA POST – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan ketidakpatuhan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) yang berakibat kelebihan pembayaran sehingga berkurangnya keuangan daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp4,12 miliar.

“Sudah dikembalikan sebanyak Rp152,64 juta. Sisa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp3,97 miliar,” kata Kepala Perwakilan BPK Sulteng Khabib Zainuri saat menyerahkan LHP kepada Bupati Bangkep Zainal Mus di Kantor BPK Sulteng, Palu, Senin (4/6/2018) lalu).

Temuan itu merupakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2017. Dalam hal ini, BPK menganjar Pemkab Bangkep dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

“Masih sama seperti tahun 2016,” ujar Khabib.

Khabib menjelaskan hal yang menjadikan pengecualian terkait dengan opini WDP untuk Pemkab Bangkep, antara lain, permasalahan aset tetap dan belanja modal yang telah diungkap pada pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester II 2017.

Selain itu, adanya aset tetap hasil reinventarisasi hibah ke Pemkab Bangkep sebesar Rp14,06 miliar belum dicatat kembali, aset tetap SMAN, SMKN, SLBN, dan Dinas Kehutanan sebesar Rp25,36 miliar yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dicatat sebagai aset daerah dan dihitung penyusutannya.

Berikutnya, aset tetap sebanyak 48 register dengan nomenklatur aset gedung dan bangunan sebesar Rp14,56 miliar dicatat sebagai aset tanah. Di samping itu, terdapat pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam pelaksanaanya mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,02 miliar.

BPK juga menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian internal, di antaranya pengelolaan kas dan keuangan daerah pada Pemkab Bangkep belum tertib. Penyajian piutang pajak daerah, pajak bumi bangunan, dan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,35 miliar tidak didukung data wajib pajak terutang yang memadai serta terdapat pemakaian langsung sebesar Rp116,96 juta.

Selanjutnya, penatausahaan persediaan pada Pemkab Bangkep belum tertib serta penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan nilai.

Hal lainnya, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan dan anggota DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp653,31 juta.

Hasil pekerjaan dua paket pengadaan tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp340,95 juta pada Dinas Perikanan. Kelebihan pembayaran senilai Rp313,15 juta atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan tambak udang pada Dinas Perikanan. Kelebihan pembayaran senilai Rp2,02 miliar atas tujuh paket peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

”benner