TERKAIT ADANYA DUGAAN KERUGIAN NEGARA, Koordinasi APIP dan APH di Tolitoli Tak Berjalan Baik

Kajari Kabupaten Buol, Suhardjo, SH saat memberikan keterangan terkait dengan koordinasi antara APIP dan APH di Kabupaten Tolitoli, terkait penanganan Dugaan Adanya Kerugian Negara yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah Tolitoli. FOTO : ERWIN

TOLITOLI, UTARA POST-  Perjanjian kerjasama antara Bupati Tolitoli dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli dan Kepolisian Resor (Polres) Tolitoli terkait koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH), dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelengaraan pemerintah daerah, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perjanjian kerja antara APIP dan APH  tersebut tertuang dalam surat  nomor Nomor : 181.1/016/bag.kumdang/2018, nomor : b-329/r2.12/fd.1/03/2018 dan nomor : b/03deiii/2018/res-tolitoli.

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu,  dalam BAB IV bagian kesatu dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan, tukar menukar data dan /atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak sepakat tukar menukar data/informasi atas laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelengga pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, dimana pada ayat (3) huruf a. Yang dimaksud tahap setelah terbitnya laporan hasil pemerikasaan oleh pihak APIP/BPK harus diinformasikan kepada pihak aparat penegak hukum (APH). Namun,  fakta yang terjadi pihak APIP/BPK belum melakukan penukaran data seperti yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pihak APIP di Toltoli dinilai tidak serius dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah (korupsi) yang ada di Kabupaten Tolitoli, hal itu dikarenakan, pihak APIP tidak pernah menyampaikan kepada APH terkait surat yang telah dilayangkan kepada penyelenggara pemerintah daerah yang diduga telah melakukan kerugian keuangan daerah sampai berakhirnya masa 60 hari.

Terkait hal itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli, Abd. Rahman Alatas menjelaskan, LHP yang telah dikirimkan ke kepala desa dan OPD yang diduga terdapat kerugian keuangan negara/daerah, telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan pembendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP/BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP/BPK.

Adanya tudingan pihaknya tidak menyerahkan LHP soal adanya dugaan kerugian Negara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara daerah maupun aparat desa, setelah melewati masa 60 hari, kepada pihak APH, Rahman menegaskan,  bahwa laporan hasil pemeriksaan inspektorat sifatnya rahasia dan tidak bisa dipublikasikan untuk umum.

“Kami pihak inspektorat tidak akan mempublikasiakan kecuali melaporkan kepada atasan kami yakni bupati,” tegasnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/5/2018) lalu.

Rahman menambahkan, jika masa waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP yang telah pihaknya berikan dan diterima pihak penyelengara daerah di pemerintah daerah namun tidak mengindahkannya maka pihaknya mempersilahkan APH untuk menindaklanjuti dan memprosesnya secara hukum.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tolitoli, Suhardjo, SH mengatakan,  sampai saat ini pihaknya belum pernah menerima informasi atau diberikan data dari pihak APIP/BPK terkait adanya indikasi kerugian keuangan daerah.

“Kami belum pernah menerima laporan dari pihak pemerintah. Bahkan kami baru tahu dari wartawan kalau ada beberapa permasalahan di Pemda telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP/BPK, diluar dari koordinasi tidak dalam hal tangkap tangan,” akunya.

Kajari Kabupaten Buol, Suhardjo, SH saat memberikan keterangan terkait dengan koordinasi antara APIP dan APH di Kabupaten Tolitoli, terkait penanganan Dugaan Adanya Kerugian Negara yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah Tolitoli. FOTO : ERWIN

Dia mencontohkan, kasus yang menjerat  Kepala Desa Santigi yang saat ini sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Pada saat ditangani pihak kejaksaan dan ditetapkan menjadi tersangka, pihak kejaksaan belum masuk dalam nota perjanjian MoU.

“Kalau untuk sekarang sudah ada MoU kami pihak APH tidak bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan kepada penyelengara pemerintah daerah sebelum ada laporan dari pihak APIP/BPK. Jika memang apa yang disampaikan terkait masa 60 hari yang diberikan sudah selesai, kami pihak kejaksaan untuk meminta data sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dalam MoU dengan APIP,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Hendri Lamo sangat menyayangkan,  apabila benar terjadi hal tersebut, dimana pihak APIP tidak menjalankan amanah sebagaimana yang tertuang dalam MoU antara APIP dan APH, guna pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang sudah seharusnya ada keterbukaan,  sehingga tupoksi dari masing-masing institusi tersebut dapat berjalan dengan baik dan terjadi sinergitas sebagaimana yang tertuang dalam MoU.

“Pihak APH harus segera meminta data kepada APIP terkait dugaan indikasi kerugian negara yang sudah selesai laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, agar bisa dilakukan penegakan hukum kepada OPD maupun desa yang terdapat kerugian Negara,” tandasnya. WIN

”benner